TEMPo.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko buka suara terkait adanya perbedaan pandangan sejumlah tokoh seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait penyelesaian klaim Cina terhadap Natuna. Moeldoko mengatakan, secara garis besar, pemerintah sudah melakukan dua pendekatan.
"Pertama, pendekatan diplomasi atau pedekakan politik dengan diplomasi," ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, Senin, 6 Januari 2020.
Pendekatan diplomasi adalah pertemuan antar-dua negara yang diwakili menteri luar negeri masing-masing negara. Adapun, kata dia, pendekatan tersebut sudah ditempuh melalui cara yang soft (lembut) hingga hard (keras).
Sedangkan pendekatan yang kedua ialah melalui pendekatan militer. Menurut Moeldoko, TNI sudah mengambil langkah-langkah antisipasi dengan mengerahkan pasukan untuk mengisi area itu.
"Intinya mungkin ya wilayah itu memang perlu diisi. Itu sangat penting karena kalau enggak diisi, area itu menjadi kosong," ucapnya.
Moeldoko mengimbuhkan, pemerintah akan menyusun metode penyelesaian lebih lanjut untuk mengelarkan persoalan memanasnya klaim terhadap perauran Natuna Utara. Meski begitu, Moeldoko belum menggamblangkan secara rinci rencana pemerintah ke depan. Sementara itu, ihwal adanya klaim terhadap perairan Natuna Utara, Moeldoko menyatakan bahwa kedaulatan negara tidak bisa dinegosiasikan.
